Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

Dr. Indra Perwira , S.H., M.H. - Lailani , S.H., M.H. - Mohamad Fajar Sidiq Muharam Nurhalim

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dr. Indra Perwira,S.H.,M.H. - Gemma Noor Febryana - Rahayu Prasetianingsih,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, SH., M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,MH. - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AISYAH RAMADHANIA - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

ANDREA TOGU M SITOMPUL - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Asep Bambang Hermanto - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Indra Perwira, S.H.,M.H. - M. Imaduddin - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - ENI HERAWATI TANDJUNG - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

KEBERADAAN PERATURAN DAERAH SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"EBERADAAN PERATURAN DAERAH " SYARIAH" DIKAITKAN DENGAN OONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"BERAD

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi